Momentum ini dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat profesionalisme dan etika profesi.

Pesan tersebut disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengacara Syari’ah Indonesia (DPP APSI), Andi Syafrani, saat pelantikan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP APSI di Jakarta, Selasa.

Etika Profesi Jadi Sorotan

Andi menegaskan, advokat memiliki tiga kewajiban utama yang harus dijalankan secara seimbang, yakni kepada klien (duty to clients), kepada pengadilan (duty to courts), dan kepada penegakan hukum (duty to the rule of law).

“Selama ini kita masih banyak berkutat pada kewajiban kepada klien. Padahal ketiga kewajiban tersebut harus berjalan beriringan. Karena itu, penguatan etika profesi menjadi pekerjaan besar yang harus dilakukan bersama,” ujar Andi.

Menurutnya, revisi UU Advokat harus menjadi momentum untuk memperkuat integritas profesi agar mampu menjawab tantangan dunia hukum yang semakin kompleks.

SPI: Delapan Organisasi Punya Tanggung Jawab

Ketua Umum Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Trimedya Panjaitan, menyatakan APSI dan SPI merupakan dua dari delapan organisasi advokat yang disebut dalam UU Advokat.

Karena itu, kedua organisasi tersebut memiliki tanggung jawab moral untuk ikut berperan aktif memberikan masukan dalam proses penyusunan revisi UU Advokat sesuai amanat putusan MK.

MA Dorong Kompetensi Advokat Syariah

Mewakili Mahkamah Agung, Hakim Agung Drs. H. Busra, SH., MH. menekankan pentingnya kompetensi khusus bagi advokat yang menangani perkara syariah.

Ia mengungkapkan saat ini tengah dibahas kemungkinan pembentukan Pengadilan Niaga Syariah atau mekanisme khusus untuk penanganan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan syariah.

Menurut Busra, langkah tersebut menjadi bagian dari penguatan kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

Dihadiri Tokoh Hukum Nasional

Pelantikan dan Rakernas DPP APSI dihadiri sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan di bidang hukum, antara lain Komisioner Komisi Yudisial Prof. Dr. Andi Muhammad Asrun, SH., MH., Wakil Ketua Baleg sekaligus anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Iman Syukri, Direktur YLBHI Isnur, Sekjen DPN Peradi ARB, serta perwakilan berbagai organisasi advokat.
Kegiatan tersebut juga diikuti puluhan pengurus DPW dan DPC APSI dari berbagai daerah di Indonesia.

Dalam kepengurusan periode ini, DPP APSI dipimpin Ketua Umum Andi Syafrani dengan Sekretaris Jenderal Sulaisi. Andi berharap APSI terus berkembang menjadi organisasi advokat yang dipercaya masyarakat dengan mengedepankan etika, integritas, serta nilai-nilai Islam dan syariah.

Menurut Andi, status JC seharusnya diberikan kepada pihak yang memiliki kemampuan membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana yang lebih luas atau pelaku lain yang belum terungkap, serta bukan merupakan pelaku utama maupun pelaku aktif dalam tindak pidana tersebut.

“Status JC merupakan kewenangan penyidik yang nantinya juga akan menjadi pertimbangan hakim ketika perkara masuk ke persidangan. Namun kriterianya harus jelas, yakni pihak yang mampu membantu membongkar dugaan tindak pidana lain yang masih tersembunyi dan mempermudah proses penyidikan,” kata Andi kepada Inilah.com, Minggu (21/6/2026).

Andi menilai Sony Sonjaya justru merupakan salah satu pihak yang diduga terlibat aktif dalam pengelolaan program MBG ketika menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Karena itu, pemberian status JC terhadap yang bersangkutan dinilai tidak tepat.

“Dia adalah salah satu pihak yang terlibat secara aktif. Kalau status JC diberikan kepada seseorang yang dapat dianggap sebagai pelaku aktif, menurut saya hal itu tidak tepat secara hukum,” ujarnya.

Lulusan Victoria University, Australia tersebut juga mendorong Kejaksaan Agung untuk menolak permohonan JC yang diajukan Sony Sonjaya.

“Karena dia diduga sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar. Menurut saya, apabila penyidik menyetujui permohonan JC tersebut, itu merupakan langkah yang kurang tepat. Yang bersangkutan justru seharusnya diposisikan sebagai tersangka utama, bukan sebagai Justice Collaborator,” tegas Andi.

Sony Sonjaya merupakan salah satu mantan pimpinan BGN yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Saat ini, Sony diketahui mengajukan permohonan untuk memperoleh status Justice Collaborator.

Permohonan tersebut telah ditindaklanjuti Kejaksaan Agung dengan melakukan pemeriksaan terhadap Sony pada Kamis (18/6/2026) di Gedung Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Jakarta Selatan. Pemeriksaan berlangsung sekitar 10 jam.

Sementara itu, Kejaksaan Agung masih mengkaji permohonan tersebut. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Febrie Adriansyah, menjelaskan terdapat dua faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam pemberian status JC.

Pertama, kebutuhan penyidik terhadap keterangan tambahan dari tersangka guna memperkuat alat bukti yang telah dimiliki. Kedua, sejauh mana kontribusi tersangka dalam membantu mengungkap perkara secara lebih luas.

“Apakah alat bukti yang ada sudah cukup atau masih membutuhkan keterangan dari yang bersangkutan. Kemudian sampai sejauh mana posisi Justice Collaborator itu dapat dimaksimalkan,” ujar Febrie di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Hal itu disampaikan Andi saat menjadi narasumber dalam kegiatan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI bertema “Kedaulatan Partai terhadap Anggota DPR RI dalam Sistem Demokrasi” yang digelar di Wisma DPR RI, Griya Sabha Kopo, Bogor, Jawa Barat, 13–15 Juni 2026.

Dalam materi berjudul “Supremasi Partai Politik dalam Sistem Demokrasi”, Andi menjelaskan karakter khusus partai politik dibandingkan organisasi masyarakat lainnya.

“Parpol sama dengan Ormas khusus jabatan politik,” ujar Andi dalam paparannya.

Ia menjelaskan bahwa partai politik idealnya tidak hanya menjadi alat untuk memperoleh kekuasaan, tetapi juga menjadi institusi yang memperjuangkan kepentingan publik serta nilai-nilai dasar dalam sistem politik.

Mengutip pemikiran Giovanni Sartori, Andi menyebut partai politik berperan sebagai agen yang mendefinisikan dan memperjuangkan nilai dasar yang menjadi landasan sistem politik. Namun ia juga mengingatkan kritik Mancur Olson bahwa dalam praktiknya partai politik terkadang lebih banyak memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu dibanding kepentingan publik.

Menurut Andi, kuatnya posisi partai politik terlihat dari berbagai regulasi nasional, seperti UU Pemilu, UU Pemerintahan Daerah, dan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Regulasi tersebut menunjukkan bahwa partai politik memiliki peran besar dalam pencalonan, pengisian jabatan politik, hingga pembentukan kelembagaan parlemen.

“Dari tiga UU ini terlihat nyata posisi dan kedudukan parpol yang sangat besar dan unik dalam sistem demokrasi kita,” kata Andi.

Dalam kesempatan itu, ia juga membahas kewenangan partai politik terkait hak pergantian antarwaktu (PAW) atau recall anggota DPR/D. Menurutnya, mekanisme tersebut menjadi salah satu bentuk hubungan khusus antara anggota legislatif dengan partai politik yang menjadi kendaraan politiknya.

Meski memiliki posisi strategis, Andi menilai partai politik tetap menghadapi tantangan besar, terutama dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Ia menyebut beberapa persoalan seperti transparansi keuangan, sistem rekrutmen politik, independensi anggota DPR, serta demokrasi internal partai.

“Akankah terjadi perubahan supremasi parpol ke depan atau situasi akan tetap bertahan seperti ini?” ujar Andi membuka refleksi mengenai masa depan demokrasi Indonesia.

Ia menegaskan bahwa demokrasi tetap membutuhkan partai politik, tetapi fungsi dan kualitas partai harus terus diperkuat agar mampu menjadi penghubung antara rakyat dan negara.

Sulaisi menilai KUHP dan KUHAP baru itu jauh lebih manusiawi ketimbang KUHP dan KUHAP lama yang disebutnya sebagai produk kolonial. Ia berharap aturan baru ini dapat menjawab tantangan hukum ke depan.

“Ini (KUHP dan KUHAP baru) kalau menurut saya jauh lebih manusiawi, jauh lebih humanis daripada KUHP yang sebelumnya. Cuma memang agak terlalu sarkastik kalau kita bilang KUHP kolonial ya. Kita bilang KUHP lama dan yang sekarang kita sebut saja KUHP nasional karena ini produk anak bangsa yang kita harapkan ini menjawab tantangan hukum kita,” kata Sulaisi dalam sebuah dialog di RRI Sumenep, dikutip di Jakarta dari tayangan Channel Youtube RRI Sumenep NET, Rabu (7/1/2026).

Meski begitu, Sulaisi mengakui pemberlakukan KUHP dan KUHAP baru ini menuai tanggapan beragam di masyarakat. Namun, ia menganggap hal itu wajar terjadi di masa transisi.

“Memang banyak respons tanggapan dari publik berkaitan dengan berlakunya KUHAP dan KUHP yang baru. Kenapa begtiu? Ya karena sesuatu yang baru ini kan memang ada plus, ada minusnya. Ya jadi wajar saja kalau masa-masa transisi ini tanggapan publik itu beragam, bermacam-macam,” ucapnya.

Ia pun mempersilakan pihak-pihak yang tidak setuju dengan beberapa pasal di KUHP dan KUHAP baru untuk diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia.

“Kalau ada pihak-pihak yang tidak terima atau tidak puas, itu kan ada saluran hukumnya. Jalan itu yang seharusnya ditempuh,” tegasnya.

Saat ini, lanjut Sulaisi, tidak ada cara lain selain beradaptasi dan mematuhi aturan baru yang sudah resmi diberlakukan oleh pemerintah.

“Kalau sekarang mau tidak mau, suka tidak suka dengan KUHP dan KUHAP yang baru, ya kita wajib beradpatasi, kita wajib untuk patuh begitu ini berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar dia.

“Saat ini sudah ius constitutum artinya hukum yang sudah berlaku dan kita tidak bisa menghindari. Siapa pun kita sebagai warga negara harus segera beradaptasi dengan KUHP dan KUHAP yang baru,” ucapnya, Senin (5/1/2026).

Selanjutnya, kata Sulaisi, ke depan pemerintah melalui aparat penegak hukum atau organisasi advokat termasuk lembaga pemasyarakatan harus segera mensosialisasikan KUHP dan KUHAP versi nasional kepada masyarakat untuk cepat beradaptasi.

Bagi pihak-pihak yang kurang setuju dengan pengesahan dan pemberlakuan KUHP dan KUHAP baru, maka bisa melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Dr. Rahman menilai langkah ini sebagai sebuah terobosan strategis yang menunjukkan keberpihakan nyata Pemkot Jambi dalam menjamin hak-hak hukum dasar warganya. “Kami dari APSI Jambi sangat mengapresiasi kinerja Bapak Wali Kota Maulana. Pembentukan Posbankum di seluruh kelurahan merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, terutama dalam memberikan layanan hukum yang mudah dijangkau dan solutif,” ujar Dr. Rahman dengan tegas, Kamis (11/12/2025).

Pujian tersebut ia sampaikan menyusul sebuah momen penting, yakni penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan kepada para Lurah yang sukses menorehkan angka 100% dalam menyukseskan program Posbankum di 68 kelurahan. Acara yang sarat makna ini berlangsung khidmat pada peringatan Hari Pengayoman ke-80 di Ballroom Grha Siginjai, Kantor Wali Kota Jambi, Kamis (4/12/2025) lalu.

Komitmen Pemkot Jambi dalam memperkuat sistem hukum non-litigasi di tingkat akar rumput ini ditandai dengan penyerahan sertifikat penghargaan yang prestisius. Wali Kota Maulana secara langsung menyerahkan penghargaan kepada para lurah, didampingi oleh Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Jambi, Jonson Siagian, S.H., M.H. Dalam kesempatan itu, Pemkot Jambi turut menerima penghargaan atas dedikasi dan komitmennya yang tinggi dalam menyukseskan Program Posbankum.

Salah satu penghargaan bergengsi yang diserahkan adalah Non-Litigation Peacemaker (NLP). Penghargaan ini diberikan kepada 12 Lurah di Kota Jambi yang dinilai sukses dalam memediasi dan menyelesaikan sengketa masyarakat secara damai di tingkat kelurahan.

​Di antara 12 penerima, Lurah Pasir Putih, Ubaidillah, S.Kom., tampil sangat menonjol dan mencatatkan prestasi gemilang. Ia tidak hanya meraih penghargaan NLP, namun sebelumnya telah menerima penghargaan tingkat nasional berganda: Anubhawa Sasana Jagaddhita dan Peacemaker Justice Award (PJA) di Jakarta pada tanggal 3 September 2025. Prestasi ini menjadikan Ubaidillah satu-satunya perwakilan dari Kota Jambi yang berhasil membawa pulang penghargaan bergengsi tersebut, mengukuhkan Pasir Putih sebagai teladan dalam penegakan keadilan damai.

Pujian tersebut disampaikan Dr. Rahman menyusul penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan kepada para Lurah yang sukses menyukseskan Posbankum 100% di 68 kelurahan. Acara yang berlangsung pada peringatan Hari Pengayoman ke-80 di Ballroom Grha Siginjai, Kantor Wali Kota Jambi, Kamis (4/12/2025) lalu.

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Maulana menyerahkan sertifikat penghargaan kepada para lurah bersama Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., serta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi Jonson Siagian, S.H., M.H.. Pemkot Jambi turut menerima penghargaan atas komitmennya dalam menyukseskan Program Posbankum.

Salah satu penghargaan bergengsi, Non-Litigation Peacemaker (NLP), diberikan kepada 12 Lurah di Kota Jambi. Terkhusus Lurah Pasir Putih, Ubaidillah, S.Kom., yang tampil menonjol karena tak hanya meraih penghargaan NLP, namun juga menerima Anubhawa Sasana Jagaddhita dan Peacemaker Justice Award (PJA) di Jakarta pada 3 September 2025 menjadikannya satu-satunya perwakilan dari Kota Jambi yang memperoleh penghargaan tersebut.

Dr. Rahman menyebut langkah Pemkot Jambi sebagai terobosan strategis dalam memberikan akses keadilan yang lebih merata.

“Kami dari APSI Jambi sangat mengapresiasi kinerja Bapak Wali Kota Maulana. Pembentukan Posbankum di seluruh kelurahan merupakan wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, terutama dalam memberikan layanan hukum yang mudah dijangkau dan solutif,” ujar Dr. Rahman.

Ia menambahkan, kehadiran Posbankum mampu memperkuat literasi hukum, mencegah konflik sosial, sekaligus mempromosikan penyelesaian sengketa secara damai berbasis kearifan lokal.

Dalam sambutannya, Wali Kota Maulana menegaskan bahwa pembentukan Posbankum merupakan langkah strategis untuk mewujudkan lingkungan kota yang aman dan harmonis.

“Kami ingin kelurahan menjadi ruang penyelesaian masalah. Tidak semua persoalan harus dibawa ke penegak hukum. Posbankum hadir sebagai layanan hukum yang memberikan akses keadilan bagi masyarakat,” ujarnya.

Maulana menambahkan bahwa Posbankum juga akan mendorong penerapan hukum adat yang relevan dengan budaya masyarakat Kota Jambi.

Wali Kota turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh lurah, jajaran kelurahan, Kanwil Kemenkumham, dan para paralegal yang telah bekerja keras menyukseskan program tersebut.

Posbankum diharapkan menjadi simbol ruang pelayanan hukum yang benar-benar hadir di tengah masyarakat, memberikan edukasi, penyelesaian masalah secara humanis, serta memperkokoh Kota Jambi sebagai kota yang Bersih, Aman, Harmonis, Agamis, Inovatif, dan Sejahtera.

Acara turut dihadiri Divisi Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Dina Rasmalita, Penyuluh Hukum Ahli Madya Burhanuddin, serta jajaran Pemkot Jambi.

Berikut penerima Penghargaan Non-Litigation Peacemaker (NLP) : Lurah Paal Merah, Lurah Beliung, Lurah Wijaya Pura, Lurah Tanjung Raden, Lurah Simpang III Sipin, Lurah Pinang Merah, Lurah Buluran Kenali, Lurah Rawasari, Lurah Selamat, Lurah Tanjung Pinang, Lurah Kenali Besar dan Lurah Pasir Putih. (Red).